Adupi, Jakarta – Sebelum atau saat wabah covid-19 terjadi di Indonesia, aturan pelarangan single use plastic (SUP) atau plastik sekali pakai yang diberlakukan beberapa pemerintah daerah di Indonesia sangat tidak relevan. Masker bekas pakai saja sebelum dibuang harus dimasukan ke plastik karena mengandung bakteri dan virus.

“Aturan SUP sebelum atau saat covid, pelarangan SUP sangat tidak relevan. Apalagi saat corona ini banyak orang perlu higienitas, mereka cari plastik untuk membungkus makanan atau barang lainnya,” kata Ahmad Nuzuluddin, Ketua Umum IPR (Indonesia Plastics Recyclers) kepada adupi.org, Rabu, 6 April 2020.

Pelarangan itu, menurut dia, kriterianya buram, istilah politisi, tebang pilih. Ia menjelaskan, ada plastik yang sama-sama kategori SUP, seperti plastik kemasan gula tidak dilarang.

Lalu ada plastik pembungkus baju setelah dipakai juga dibuang. Begitu juga bungkus biskuit, siapa yang mau pakai bungkus itu untuk kedua kalinya? Plastik tersebut tidak dikategorikan sebagai SUP, padahal juga sekali pakai.

“Dalam mendefinisikan SUP saja, pemerintah belum jelas, masih simpang siur,” ujar Ahmad.

Tapi, dalam beberapa Perda (peraturan daerah), kantong keresek dinyatakan sebagai SUP, padahal faktanya bisa dipakai dua bahkan tiga kali pakai. Misalnya setelah dipakai belanja, dipakai untuk bungkus barang bahkan dipakai sebagai kantong sampah.

“Jadi, yang menentukan kehidupan kedua atau ketiga kali pada plastik itu adalah pemakainya sendiri, bukan plastiknya,” ucap Ahmad.

Menurut Ahmad, aturan pelarangan itu merupakan bentuk tekanan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Mereka tidak mampu membenahi infrastruktur persampahan, sehingga mencari solusi di atas kertas, buat pelarangan.

Asumsinya jika di atas kertas tertulis bahwa sampah sudah terkurangi sekian persen menuju ke TPA, itu dianggapnya sebagai sebuah keberhasilan.

“Itu keberhasilan di laporan, bukan di lapangan. Buktinya Bali yang terlah melakukan pelarangan, di Kuta dan sungainya masih ditemui banyak sampah, begitu juga Kota Banjarmasin yang mengeluarkan Perda Pelarangan SUP untuk pertama kalinya,” kata dia.

Untuk keseimbangan ekologi dan ekonomi, plastik, diciptakan untuk kurangi penggunaan pohon, gading dan tulang binatang untuk wadah atau kemasan. Plastik diciptakan untuk daur ulang, untuk kurangi penebangan pohon dan pemakaian air.

“Karena proses pengumpulan yang belum benar, lalu kenapa plastik yang disalahkan? Kalau mau dilarang, subtitusi penggantinya ada nggak yang setara?” ujar Ahmad.

Hal senada diungkapkan Asan Bakri, Sekjen Ikatan Pemulung Indonesia (IPI). Menurut dia, pelarangan kantong keresek atau kantong sekali pakai nggak perlu. “Yang diperlukan adalah manajemen pengelolaan sampahnya diperbaiki,” ujarnya.

Saat ini sudah ada 27 kota kabupaten dan kota serta 2 provinsi menerbitkan aturan pelarangan single use plastik, antara lain keresek, sedotan, dan sterofoam. Pelarangan itu dilakukan untuk mengurangi sampah plastik berserak di lingkungan.

Provinsi DKI Jakarta telah mensosialisasikan aturan tersebut pada akhir Desember 2019 dan akan memberlakukan aturan tersebut pada Juli 2020.

“Bulan Juli 2020, amit-amit kalau masih ada covid 19, Perda larangan mau diterapkan, terus bungkus sembako pakai kolor, pakai daun, pakai kertas?” Tanya Asan.

“Lantas gunung mana lagi yang pohonnya mau ditebang untuk bikin kertas. Wahai pemimpin, yang salah bukan plastiknya, tapi manajemen sampah dibenerin dulu.”

Menurut Asan, kantong plastik adalah wadah yang paling ringan, murah, kuat, simple, sederhana untuk membungkus makanan dan barang lainnya. Hingga kini pemulung juga masih memilah dan mengumpulkan keresek karena masih laku dijual ke pabrik daur ulang.

“Kalau pelarangan itu tetap dilakukan, imbasnya pemulung pendapatannya berkurang, padahal selama ini kami bantu pemerintah untuk atasi masalah pengurangan sampah,” kata Asan.

Sementara itu, Sekjen Adupi Wahyudi Sulistya menyatakan, regulasinya tidak pernah mengatur pelarangan suatu produk. Mengacu pada Undang-undang No. 18 2018 pada Pasal 13 dan 15 jelas diamanahkan bahwa waste management juga harus melibatkan pengelola kawasan mulai dari kawasan permukiman, kawasan komersial, hingga kawasan industri. Juga kewajiban produsen, agar kemasan yang diproduksinya tidak tercecer ke lingkungan.

“Semua harus bergerak untuk menyelamatkan Bumi Pertiwi ini sesuai dengan regulasi yang telah dibuatnya,” kata Wahyudi.

Penulis: Eni Saeni
Foto: Rumah Plastik