Adupi, Jakarta – Saat Pandemi Covid-19 ini beberapa pengelola TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di daerah mengeluhkan kondisi TPA yang sampahnya nyaris over kapasitas. Misalnya TPA Piyungan di Yogyakarta dan TPA Muarareja di Kota Tegal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Tegal, Resti Drijo Prihanto menyatakan, kondisi TPA Muarareja seluas 5 hektare itu, satu-satunya TPA di kota Tegal dalam setahun lagi sudah penuh. Setiap hari warga Tegal memproduksi 250 ton sampah, yang sebagian dibuang ke TPS 3R dan bermuara ke TPA.

Hal serupa diutarakan Kepala UPTD TPA Piyungan Yogyakarta Fauzan Umar Elyafii. Menurut dia, kondisi sampah di TPA Piyungan sudah sangat-sangat overload. Penggunaan teknisnya memang selesai pada 2015, tapi masih tetap digunakan, karena Yogyakarta hanya punya satu TPA untuk menampung sampah warga Yogya, Sleman dan Bantul.

Bisa jadi kondisi ini dialami daerah lain di Indonesia. Sampah di TPA semakin menggunung, sementara sampah terus diproduksi. Lalu apa peran produsen sampah dalam hal ini pabrik-pabrik makanan, minuman, farmasi, tekstil dan sebagainya yang menghasilkan sampah?

Menurut Henky Wibawa, Direktur Eksekutif Indonesia Packaging Federation (IPF), Undang-undang No.18 Tahun 2008 seharusnya dijadikan acuan untuk waste management. Ada EPR (Extended Producer Responsibility) di sana.

“Produsen harus kumpulkan kembali dan mengolah sampahnya. Ini yang selalu kita ributkan tapi tak pernah didengar oleh pemerintah sebagai regulator dan seharusnya bisa menjadi fasilitator,” tegas Henky.

“Implementasi EPR oleh produsen masih zero,” ujarnya.

Hengky mengungkapkan di Indonesia, ada 6 perusahaan besar, lima diantaranya perusahaan multinasional dan satu perusahaan nasional bersatu dalam satu wadah seolah-olah menerapkan EPR, tapi nyatanya juga zero.

Kenapa mereka tidak mau mengimplementasikannya, karena dalam EPR ada komponen yang sangat penting, yakni biaya untuk mengumpulkan dan menarik kembali produknya setelah menjadi sampah. Meski aturannya ada, tapi tidak pernah dilaksanakan.

“Nggak usah jauh- jauh, di Jakarta, mana ada produsen yang menarik kembali produknya setelah jadi sampah, dimana pengumpulannya,” ucap Henky.

Ia menegaskan, ketika pemerintah sudah keluarkan regularasi, harus dibuat infrastrukturnya, lembaga pembiayaan. Yang jadi problem saat ini adalah, pemisahan dan pengumpulannya saja tidak dilakukan. Padahal sampah harus dipisahkan dengan beberapa tong sampah yang berbeda-beda.

“Nah ini siapa yang membiayai? Kalau produsen juga tidak ikut berkontribusi,” ujarnya.

Contoh sederhana, lanjut Henky, ketika diterapkan kantong keresek berbayar, terjadi pengumpulan uang dari keresek. Tapi uangnya kemana? Seharusnya uang yang dikumpulkan itu dipakai untuk program penanangan sampah keresek.

“Kemana uangnya? Kalau uangnya masuk ke retail atau produsen, itu namanya nambah penghasilan mereka, bukan kurangi sampah keresek, dan itu tidak sejalan dengan EPR. Itu program yang kocar-kacir,” ujar Henky.

Sekretaris Adupi, Wahyudi Sulistya menyatakan hal senada. Menurut dia, produsen sebagai penghasil sampah wajib melaksanakan EPR sesuai Pasal 15, UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada pasal itu dijelaskan bahwa produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

“Payung hukumnya sudah ada, Pemerintah tinggal mendorong produsen penghasil sampah laksanakan EPR,” ujarnya.

Apa itu EPR? Yakni tanggung jawab utama untuk limbah yang dihasilkan selama proses produksi dan setelah produk tersebut akan dibuang, adalah tanggung jawab dari produsen produk.

Jadi, lanjut Wahyudi, jika produsen yang masih menggunakan kemasan plastik yang tidak bisa didaur ulang, maka ia harus bertanggung jawab, membayar lebih mahal untuk proses pengolahan limbahnya.

“Oleh karena itu produsen juga wajib melakukan pelebelan pada kemasannya. Dengan label itu apakah kemasannya dapat didaur ulang atau tidak. Lagi-lagi, masih banyak produsen yang abai tapi pemerintah juga tak bereaksi,” ujarnya.

Sementara itu Randy Saputra, Bendahara Adupi menambahkan, negara-negara lain sudah banyak yang menerapkan EPR dalam tata kelola sampahnya. Misalnya Taiwan, Jerman, Inggris dan Eropa. Mereka membuat check poin untuk menilai apakah kemasan yang dibuatnya sudah memenuhi standar EPR atau tidak.

Check point ini untuk menentukan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk tarif pengelolaan sampahnya. Bagi produsen yang belum memenuhi standar EPR, maka ia harus membayar lebih mahal untuk biaya pengolahan sampahnya.

“Dengan skema itu, perusahaan akan berpikir untuk membuat kemasan yang mudah didaur ulang. Bagaimana dengan di Indonesia? Skema itu belum ada, mungkin karena kepentingan lingkungan kalah besar dengan kepentingan bisnisnya,” kata Randy.


Penulis: Eni Saeni