Adupi, Jakarta – Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia bersama asosiasi plastik lainnya menginisiasi untuk berkirim surat kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mempertanyakan berbagai kebijakan yang menghambat iklim usaha daur ulang plastik di Nusantara.

Belasan Asosiasi siap menandatangani surat terbuka tersebut sebagai bentuk solidaritas untuk kemajuan dan pertumbuhan ekosistem usaha daur ulang plastik di Negeri Rayuan Pulau Kelapa ini. Surat akan dikirimkan ke Presiden setelah sejumlah asosiasi membubuhkan tanda-tangannya sebagai bentuk dukungan dan solidaritas terhadap perkembangan ekosistem dan usaha daur ulang plastik.

Kebijakan yang dinilai menghambat iklim usaha daur ulang itu antara lain, Peraturan daerah mengenai pelarangan kantong plastik di sejumlah daerah, SNI kantong belanja berbahan baku daur ulang yang tidak kunjung di keluarkan, wacana cukai kantong plastik, dan meminta pengajuan pembebasan PPN untuk produk daur ulang plastik.

Adupi memastikan bahwa akibat kebijakan yang lebih banyak menghambat pertumbuhan perkembangan industri daur ulang dan ekosistemnya membuat industi ini mati suri. Dalam kondisi Pandemi Covid-19, ratusan perusahaan terancam colaps. Jika kondisi ini berlanjut, maka sulit bagai perusahaan untuk recovery. Dampaknya adalah perusahaan bangkrut dan PHK masal tak dapat dihindari.

Padahal, para pelaku atau ekosistem daur ulang ini mayoritas UMKM seperti, pekerja sektor informal dimana 4 juta pemulung, ribuan pengepul, dan penggiling akan terkena imbasnya ketika pabrik-pabrik daur ulang tutup akibat ditekan kebijakan.

Menurut Ketua Umum Adupi, Christine Halim, pihaknya dan sejumlah asosiasi lainnya sangat mendukung instruksi Presiden Jokowi agar Pemerintah bekerja serius dan extra ordinary demi menghindari krisis dan resesi ekonomi saat menghadapi pandemi Covid-19 ini.

“Kami siap untuk bekerja keras dan berjuang bersama-sama dengan pemerintah sekuat tenaga me-recovery kondisi ekonomi negara, tapi kami juga minta agar kebijakan yang menghambat iklim usaha daur ulang dicabut,” tegas Christine Halim.

Disisi lain, Pemerintah terlihat mendukung plastik yang diklaim degradable. Faktanya, SNI untuk plastik degradable ini sudah keluar, sementara, SNI plastik daur ulang hingga kini masih dalam bentuk draft.

Dari kasus tersebut Adupi mempertanyakan ketegasan Pemerintah, apakah mau melestarikan plastik degradabel yang identik dengan linear ekonomi atau mendukung daur ulang yang berporos pada circular economy, tapi dengan melakukan pelarangan terhadap plastik yang bisa didaur ulang?

“Saya lihat semakin subur aja produk-produk plastik ber-additive bahan nabati lalu diklaim degradable, tanpa melihat bahwa plastik ini juga berpolutan. Miris sekali, jika sampah plastik ini tidak di –oxo, maka bisa menambah bahan baku daur ulang di Indonesia. Semoga KLHK bisa segera bertindak dengan lebih cepat dan lebih tegas,” kata Christine Halim.

Penulis: Eni Saeni