Adupi, Jakarta – Jika EPR (Extended Producer Responsibility) dilaksanakan di Indonesia, industri atau brand owner, pemilik merek memerlukan petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut. Sejauh ini, EPR yang rencananya akan diterapkan di Indonesia belum jelas.

Itulah diskusi Adupi dengan beberapa perwakilan dari brand owner di Indonesia. Denny Puspahadi, Head of CSR Department Corporate Communication Divisions PT Indofood Sukses Makmr Tbk mempertanyakan defisini producer yang akan disasar EPR, apakah itu resin producer, packaging coverter, brand owner atau manufacturing?

“Lalu bagaimana teknis pelaksanaan EPR, lembaga apa yang akan melaksanakan, bagaimana aturannya, reward dan punishment-nya seperti apa, begitu juga insentif dan dis insentifnya juga harus dibuat,” kata Denny.

Hingga kini, Indonesia belum bisa menerapkan EPR karena kondisi wilayah Indonesia yang cukup luas lebih dari 17.000 pulau, infrastruktur pengelolaan sampahnya juga belum memadai. Dan prilaku masyarakatnya belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya.

Masyarakat sebenarnya bisa menikmati lingkungan yang baik, jika masyarakat dan seluruh stake holder berperan aktif dalam system pengelolaan sampahnya secara holistik . “Saya lebih me-refer Extended Stakeholder Responsibility karena semua pihak bisa bahu membahu sesuai kapasitas dan kompetisinya dalam mengatasi masalah sampah di Indonesia, ” kata Denny.

Menurut dia dengan ESR, maka atensi pemilik merek, terutama multi nasional yang didorong oleh kebijakan global dari perusahaan induknya akan lebih berperan mengimplementasikan pengelolaan sampahnya. Begitu juga industri lokal yang jumlahnya lebih besar harus ikut berperan menjalankan program ESR.

Hal serupa diungkapkan oleh Head of Packaging PT Nestle Indonesia, Putut Parmono. Ia sepakat ESR yang didukung oleh seluruh stakeholder karena persoalan sampah tidak semata masalah produsen. Tetapi masalah bersama yang harus diselesaikan secara holistik.

Para stakeholder merujuk pada Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat atau individu, dan produsen. Pemerintah misalnya wajib menyediakan infrastruktur dan waste management dengan baik.

“ESR juga harus dikelola oleh organisasi independen, agar kita semua merasa punya tanggung jawab terhadap sampahnya,” ucap dia.

Putut menyatakan bahwa, beberapa negara maju di Eropa dan Asia sudah banyak yang menerapkan EPR. Tetapi sebaiknya Indonesia dengan budaya gotong royong, membuat system sendiri dalam melaksanakan pengelolaan sampah.

“Di Indonesia ada pemulung dan pengepul yang menjadi mata rantai daur ulang, sementara di Eropa tidak ada. Itu juga harus diperhatikan,” ujar Putut.

Untuk mendukung daur ulang, Nestle terus melakukan upaya penggunaan daur ulang. Menurut dia, produknya saat ini telah menggunakan recycled paper untuk secondary packaging 100 persen. Secondary packaging itu sebagian sudah menggunakan plastik mono seperti PP dan PE.

Dan, sebagian besar kemasannya sangat recycled ready atau siap didaur ulang, contohnya susu kaleng yang bisa didaur ulang menjadi aneka barang. Khusus untuk kemasan multilayer, memang masih ada pemakaiannya sekitar 14 persen dari total packaging yang digunakan. Tetapi, saat ini Nestle tengah membuat roadmap hingga 2025, dimana semua kemasannya harus recycled ready atau siap didaur ulang.

“Brand owner sangat besar atensinya terhadap persoalan sampah, hanya perlu kerja barsama agar persoalan sampah bisa selesai secara holistik dan circular economy dengan melibatkan pemulung, bank sampah, dan komunitas,” kata Putut.

Penulis: Eni Saeni