Adupi, Jakarta – Sampah plastik masih menyisakan persoalan lingkungan karena masih banyak yang bocor ke lingkungan. Sampah plastik seharusnya dikelola, tapi pemerintah justru mengambil kebijakan pelarangan penggunaan Singgle Used Plastic (SUP), tanpa pengelolaan.

Sebanyak 29 kota/kabupaten dan dua provinsi telah menerapkan aturan tersebut. Beberapa daerah lainnya sedang merancang Perda-nya. Menurut Dr. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc. Eng (Sc), akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, aturan pelarangan SUP itu itu menyesatkan.

Karena SUP yang dilarang seperti kantong kresek, sedotan dan Styrofoam dapat dimanfaatkan oleh pelaku daur ulang, disulap menjadi berbagai produk. Seharusnya pemerintah mendorong tata kelola sampah dan tumbuhnya daur ulang di Indonesia.

“Tata kelola sampah kita seperti benang kusut, tapi masih bisa diurai dengan mengelola sampah plastik itu,” ujarnya.

Dalam kondisi kusut seperti saat ini menurut Chalid, berbagai kepentingan muncul, NGO atau LSM yang mengatasnamakan lingkungan bermain untuk menggoalkan pesanan. saat ini agak susah menemukan NGO netral yang sesuai dengan fungsi control, tetapi lebih banyak pesanan.

“Seperti kampanye mereka bahwa Plastik adalah musuh bersama, padahal kehidupan NGO itu sendiri tidak lepas dari plastik. Dan, bahayanya lagi, Pemerintah dalam memberikan kebijakan disetir oleh kepentingan NGO dan media yang ikut serta membangun pola pikir masyarakat, tapi keliru” papar Chalid.

Ia menjelaskan bahwa plastik adalah bukan suatu material yang irreversible atau tak dapat diubah, melainkan suatu material yang memiliki siklus karena berkaitan dengan energy. Siklus tersebut ada yang cepat dan ada yang lambat. Plastik memiliki siklus luar biasa panjang, perlu waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami.

Tetapi secara teknologi justru plastik dapat diurai lebih cepat dan dibuat produk baru. Hanya desain plastik itu harus diberdayakan untuk kebutuhan manusia, tanpa merugikan lingkungan. Ada lima komponen yang harus terlibat dalam pemberdayaan plastik tersebut.

Kelima komponen itu adalah produsen, pemakai atau komunitas, pelaku daur ulang, pemerintah dan lembaga edukasi atau riset. Plastik harus masuk ke siklus ekonomi agar ekonomi sirkular bisa berjalan. Dan, direvitalitasi agar memberikan dampak yang luar biasa baik pada manusia dan lingkungan hidup.

Untuk menjalankan program sirkular ekonomi, menurut Chalid, harus ada lembaga yang membangun, mengawal dan memonitoring. Tugas tersebut dimiliki oleh pemerintah. Agar program bisa berjalan dengan baik, pemerintah harus punya think thank dan berkolaborasi dengan semua stakeholder.

Para stakeholder seperti pendaur ulang, misalnya, ia harus mampu menghasilkan program ramah lingkungan, meskipun definisi ramah lingkungan ini bermacam-macam. Lalu masyarakat harus dibangun kesadarannya tentang plastik sebagai sebuah benda yang harus diperlakukan berbeda dengan barang lainnya.

“Pelaku daur ulang harus selalu berinovasi membuat produk-produk baru yang dibutuhkan manusia. Produsen kemasan juga mulai me-redesain kemasannya agar bisa didaur ulang dan pemerintah melalui regulasi mendorong daur ulang agar tumbuh dan berkembang,” kata Chalid.

Penulis; Eni Saeni