Adupi, Jakarta – Yayasan Peduli Sungai Sejahtera (YPSS) menilai Pemerintah Daerah sangat pasif dalam mengelola persoalan sampah di daerahnya. “Pemerintah tidak kolaboratif, tidak mempersiapkan industrinya, ketika sebagian gaya hidup masyarakat sudah berubah, “ kata WInardi Witanto, pembina sekaligus founder YPSS kepada Adupi.org.

Menurut dia, fasilitas pengolahan sampah yang seharusnya disediakan oleh pemerintah tidak siap. “Sedari kecil kita diedukasi memilah sampah, di sekolah, tapi terakhir dijadikan satu lagi oleh petugas kebersihan yang ambil sampah di rumah, ini kan konyol,” kata Winardi yang aktif mengedukasi masyarakat tentang peduli sungai di Surabaya.

Meski Kota Surabaya mendapatkan Adipura Kencana pada 2019 lalu, menurut Winardi itu hanya citra. Sebab eksekusi fasilitas tempat sampah tidak menjamah hingga ke pelosok dan sudut-sudut kampung kecil di Kota Pahlawan itu. Fasilitas sampah hanya ada di pusat-pusat kota saja.

“Kalau wisatawan datang ke kota Surabaya kan melihat kota yang asri, bersih, tapi coba datang ke sudut kampung, bisa dilihat pemandangan sampah yang kontras, “ ujarnya.

Oleh karena itu, melalui Komunitas Peduli Sungai Surabaya, Winardi sejak 2017 mengajak masyarakat untuk peduli pada sungai-sungai di Surabaya yang selama ini kotor akibat sampah. Sungai tersebut sangat nyata telah dijadikan sebagai tempat sampah terpanjang bagi sampah domestic dan limbah industri.

“Kami fokus kegiatan mengedukasi masyarakat bantaran sungai untuk memilahan sampah,” kata Winardi.

Ia menjelaskan, saat ini kondisi sungai-sungai di Surabaya mengalami pendangkalan sekitar 30 hingga 40 centimeter, akibat pengendapan sampah dan lumpur. Sampah yang paling dominan adalah plastik dan sampah rumah tangga.

“Masyarakat di sekitar bantaran sungai sulit buang sampah karena di kampungnya tidak ada fasilitas TPS. Kalau pun ada, jaraknya jauh dan troli sampah pun tidak ada,” kata dia.

Sejak, Komunitas Peduli Sungai datang ke pemukiman warga, saat ini sudah ada 14 troli sampah di Desa Kapasmadia, Kelurahan Kapasmadia, Kecamatan Tambaksari, Surabaya. Pemilahan juga sudah dilakukan di desa itu. Hasil pemilahan dijual ke pengepul setempat dan uangnya digunakan untuk kegiatan bersih-bersih sungai lagi.

“Warga awalnya dapat insentif dari pemilahan tersebut. Lalu kita dorong agar mereka jangan fokus insentif, tapi pada dampak lingkungan. Semakin baik pemilahan dilakukan, maka lingkungan akan semakin terjaga. Warga semua ikut? Tentu saja ada yang mau dan ada juga yang tidak,” kata Winardi.

Pada masa pandemi covid-19 ini, terang Winardi, pengepul mengeluhkan sulitnya menjual barang ke pabrik, karena banyak pabrik yang stop beli sampah dan bijih plastik. Mereka pun akhirnya menyimpan sampah itu digudangnya, sampai kondisi normal.

Winardi mengatakann, hingga kini, nyaris semua plastik diambil pemulung, tapi dominan, sebanyak 70 persen mereka mencari botol plastik. Sisanya sampah plastik bekas snack atau mie instan dan saset, pemulung jarang ada yang mau ngambil.

“Kadang ada ada pemulung yang mau ambil sampah plastik yang bercampur bahan aluminium foil, tapi tiba-tiba nggak bisa lagi ambil dengan alasan susah jualnya,” ujar dia.

Menurut Winardi, kondisi itulah yang membuat sampah plastik berserak di lingkungan dan memenuhi sungai-sungai di Surabaya. Saat ini kondisi sungai bersih antara 40- 45 persen. Untuk mencapai 100 persen, pemerintah harus aktif mengajak masyarakat, komunitas, akademisi, dan swasta untuk kolaborasi tangani sampah.

“Karena masyarakatnya tidak diajak kolaborasi, maka pembersihan kali hanya dilakukan saat akan ada penilaian Adipura saja ,” ucap Winardi.

Hingga kini pengerukan kali juga belum optimal. “Masalah politik sering membuat sungai terabaikan, padahal normalnya kedalaman sungai minimal dua meteran, tapi ini hanya 30-40 centi,” tuka Winardi.

Penulis: Eni Saeni