Adupi, Jakarta – Berbagai kebijakan pemerintah yang menghambat peluang industri daur ulang plastik diminta untuk dikaji ulang. Kebijakan itu antara lain pelarangan Single Use Plastic (SUP), rencana penerapan cukai plastik 2021 hingga pemberian SNI kepada plastik oxo dan bio degradable yang masih diperdebatkan polusinya.

Itulah yang terungkap pada webinar “Tantangan dan Peluang Bisnis Daur Ulang Plastik di Indonesia pada Masa Pandemi, Jumat sore, 26 Juni 2020.

Menampilkan para pembicara yakni, Muhammad Khayam, Dirjen Industri Kimia, Farmasi & Tekstil Kementerian Perindustrian, Novrizal Thahar, Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Hengky Hendra Wibawa, Direktur Eksekutif Indonesia Packaging Federation (IPF), Christine Halim, Ketua Umum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia, Yohannes Fredy Maersetya, Sales Manager PT Krones Machienery Indonesia.

Ketua Adupi Christine Halim menyoroti masalah pelarangan SUP oleh beberapa pemerintah daerah. Menurut dia, sebelum pandemi covid-19, munculnya kebijakan larangan SUP dari pemerintah daerah. Padahal kantong plastik yang beredar di pasaran adalah kantong daur ulang yang terbuat dari botol shampoo dan botol sabun.

“Setelah ini kita bingung mau dibuat apa botol shampoo ini, dibiarkan saja maka akan timbul masalah baru. Pelarangan bukan solusi,” kata dia.

Ia menjelaskan, plastik didesain tidak untuk terurai, tapi dapat dikembangkan melalui teknologi dan dikembalikan ke rantai ekonomi. Jika ada konten plastik terurai, itu adalah plastik konvensional yang di mix dengan material nabati, yang tetap akan menyisakan polusi berupa jejak mikro plastik.

Ia menilai, banyak kebijakan menghambat peluang industri daur ulang. Sebelum covid, dengan harga minyak mentah turun, industri ini sangat sulit menjual produknya karena harus bersaing dengan produk virgin material. Belum adanya aturan mengenai Tingkat Kandungan Daur Ulang atau TKDU juga turut menghambat lajutnya industri ini.

Sejatinya, peluang bisnis daur ulang plastik di Indonesia akan tumbuh jika kebijakan-kebijakan yang menghambat iklim usaha itu dihilangkan. Seluruh stakeholder, pemerintah, masyarakat, komunitas, produsen, akademisi dan media melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sementara itu, Henky Wibawa juga meminta Pemerintah janganlah sekadar melarang, tapi mencari subtitusi lain. Menurut dia konsep reduce benar, tapi juga cari solusi misalnya membuat kemasan dengan konsep berulang kali dipakai, dapat mencegah polusi, terbuat dari monomaterial, mudah didaur ulang dan pemerintah menyediakan infrastruktur pengelaan sampah yang merupakan amanah UU 18/2008 dimana didalamnya ada kewajiban produsen untuk melaksanakan EPR dan landfill ditutup.

“Ini sudah 12 tahun sejak UU itu diundangkan, apa yang terjadi, sampai hari ini , itu belum dilakukan. Malah, Pemerintah lebih melihat komitmen global UN resolution yang hadir belakangan,” ucap Henky.

Menurut dia, kenapa Pemerintah tidak fokus pada UU no.18 yang sudah ada lebih awal. Karena komitmen UN tentang pencemaran laut, dan itu isu dunia, yang seolah Indonesia adalah pencemar laut nomor dua di dunia, padahal ini gara-gara kesalahan Dr. Jenna Jambeck dari Amerika salah menghitung statitiknya saat mengukur volume sampah di Indonesia.

“Konsep regulasi juga harus dapat mengharmonikan semua stakeholder terlibat di dalamnya dan ini wajib disikapi oleh KLHK dengan membangun infrastruktur. Jangan lagi lip service, saatnya do it, action, collaborate, innovate dan accelarete,” tukas Henky.

Muhammad Khayam, Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin juga menyatakan hal yang sama. “Kebijakan pelarangan single use plastic (SUP) dinilai bukan solusi dalam mengelola sampah di Indonesia,” ujarnya.

Menurut dia, industri plastik menyerap 177.300 tenaga kerja yang bergantung pada 1.589 perusahaan yang memproduksi plastik. Sedangkan di Industri daur ulang sendiri ada 65 ribu orang bekerja di sektor ini. Namun industri ini masih kekurangan bahan baku Secara nasional industri ini membutuhkan 2 juta ton, dengan 913 ribu ton dipasok dari dalam negeri dan sisanya diimpor.

“Pelarangan penggunaan SUP berdampak pada ketersediaan bahan baku daur ulang plastik. Kita juga masih menjalankan economy linear yang menghasilkan disposal , padahal dengan economy circular kita memanfaatkan disposal untuk pembangunan berkelanjutan yang dapat menggerakan banyak sektor,” kata Khayam.

Novrizal Thahar, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK menjawab persoalan pelarangan SUP tersebut. Menurut dia, kantong plastik sekali pakai yang dilarang itu disubtitusi dengan kantong belanja berkali-kali pakai, 10 hingga 15 tahun dipakai. “Kalau tidak pakai sedotan ya ga masalah ya tidak usah dipakai, atau memakai sedotan yang bisa dipakai bertahun-tahun,” ujarnya.

Menurut dia, jika kantong plastik itu dibuat dari daur ulang botol shampoo, ini titik temunya. “Saya challenge, botol shampoo itu bisa nggak dibuat produk lain. Atau kita coba satu kota, kita buktikan, dengan siklus tertutup, bahwa SUP, kantong, sedotan styrofoam masuk ke daur ulang dan tidak jebol ke lingkungan. Itu bisa menjadi model untuk pengelolaan sampah di kita,” kata Novrizal.

Penulis: Eni Saeni