Adupi, Jakarta – Untuk menyelamatkan lingkungan dari polusi sampah, saatnya semua pihak harus bergandengan tangan menciptakan kerja sama yang harmonis. Ekosistemnya harus dibangun lebih baik dan ego sektoral harus disingkirkan.

Akhmad Nuzuludin, Ketua Umum IPR (Indonesia Plastics Recyclers) menyatakan hal itu terkait dengan darurat sampah yang tengah dihadapi Indonesia.

Data KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menyebutkan volume sampah di Indonesia mencapai 65,8 juta ton per tahun. Dengan 7,2 juta ton diantaranya adalah sampah plastik.

Sampah tersebut berakhir di 500 TPA di kota dan kabupaten di Indonesia, namun tak sedikit yang tercecer ke sungai hingga lautan, sehingga menyebabkan pencemaran.

Bahkan Presiden Jokowi Widodo mengangkat masalah sampah di laut ke Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Bangkok, Thailand pada 22—23 Juni 2019. Isu sampah menjadi isu penting untuk mengatasi masalah pencemaran di lautan.

Menurut Akhmad, untuk mengatasi persoalan sampah sudah saatnya kita semua fokus bekerja bersama kelola sampah dengan melibatkan 5P. Yakni P pertama pemerintah sebagai pembuat regulasi; kedua, produsen atau pengimpor bijih plastik yang membuat produk); ketiga, pembuang atau penghasil sampah dalam hal ini produsen yang produknya dalam hitungan menit, produknya jadi sampah.

“Harapannya produsen membuat produk yang bisa didaur ulang,” ujarnya.

Keempat, pengumpul sampah dalam hal ini dilakukan oleh bank sampah, pengelola TPST, pemulung, dan pelapak. P kelima adalah pendaur ulang.

“Jangan ada pihak-pihak yang merasa superior. Karena PR sampah ini harus dikerjakan bareng-bareng secara gotong royong dengan kapasitasnya masing-masing,” ujarnya.

Akhmad menilai, saat ini ekosistemnya tidak harmonis, misalnya pihak bank sampah ngumpulin dan memilah sampah tapi tidak mau bergandengan tangan dengan industrinya. Padahal industri siap menerima sampah dari mereka.

Kita justru aktif datangi bank sampah, memberikan edukasi pemilahan sampah, jangan tercampur antara plastik jenis PP (Polypropylene) dan PE (Polyethylene). Tapi karena bank sampah merasa dekat dengan Pemerintah dan selalu di-support oleh pemerintah, jadinya mereka membawa ego sectoral.

“Padahal industri atau pabrik juga bisa menerima sampah terpilah dari Bank Sampah meski itu hanya 100 kg,” ujar Akhmad.

Sebaliknya, lanjut dia, palapak lebih bisa diajak komunikasi dan diedukasi. Bahkan penyortirannya sudah lebih baik dibandingkan dengan Bank Sampah. Hanya, pelapak selama ini menerima plastik dari pemulung, lalu pelapak menjualnya ke pabrik pengolahan bijih plastik, kemudian baru masuk ke industri.

“Rantainya panjang, ini yang kemudian cost-nya menjadi mahal,” ujar Akhmad.

Dengan kondisi terseut, ekosistem daur ulang ini saat ini banyak yang babak belur, kata Akhmad, setelah perang dagang China dan Amerika, Indonesia diserang Covid-19, banyak pabrik daur ulang yang colaps. “Kami seperti dua kali ditonjok,” ujarnya.

Belum lagi munculnya Perda pelarangan single use plastic dan rencana penerapan cukai plastik pada 2021 mendatang. Ia menilai, Perda pelarangan itu sebagai bentuk tekanan dari pemerintah pusat kepada daerah, dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten kota.

Kenapa? Karena secara infratruktur mereka belum siap mengambil sampah dari rumah tangga. Sehingga mereka mencari solusi di atas kertas, membuat aturan pelarangaan. Membuat target di atas kertas mengurangi sampah plastik di lautan hingga 70 persen pada 2025 mendatang.

“Boleh saja membuat asumsi di atas kertas, bisa kurangi sekian persen sampah tapi itu Keberhasilan di laporan, bukan di lapangan,” ujarnya.

Pertanyaannya, lanjut dia, sejauh mana Bali dan Banjamasin yang lebih awal mengeluarkan Perda Pelarangan single use plastic telah sukses mengurangi volume sampah? buktinya hingga sekarang sampah di sana belum terkelola dengan baik.

“Saat saya datang ke Banjarmasing pada 2017 atau setahun setelah Perda diberlakukan masih banyak yang belanja pakai kantong keresek. Kenapa? karena hingga kini belum ada subtitusi pengganti yang setara, jadinya kita masih main kucing-kucingan,” kata Akhmad.

Meskipun belakangan muncul, kantong belanja ramah lingkungan hingga kantong kain spunbond yang diklaim go green. “Kalau di kota besar mungkin tak sulit mendapatkan kantong jenis itu tapi, bagaimana dengan warga di pelosok?” tanyanya.

Ketika banyak orang salahkan plastik sebagai biang pencemaran, kita harus melihat kembali sejarah awal plastik diciptakan, tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan pohon, gading atau tulang binatang untuk wadah atau kantong belanja. Tapi kita lupa bahwa plastik diciptakan untuk daur ulang, untuk kurangi penebangan pohon, untuk menjaga bumi dari perubahan iklim dan kurangi pemakaian air dalam proses produksinya.

“Yang dihadapi sekarang karena proses pengumpulan sampah plastik belum benar, lalu kenapa plastik yang dimusuhi dan dilarang?” kata dia.

Penulis: Eni Saeni