Adupi, Jakarta – EPR atau Extended Producer Responsibility dapat dijalankan jika tatanan pengelolaan sampah sudah dilakukan dengan benar. Pemerintah hingga kini belum melaksanakan kewajibannya sebagai penyedia infrastruktur persampahan dan menegakkan Undang-undang Pengelolaan Sampah.

Rachmat Hidayat, Ketua Aspadin (Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan) menyatakan hal itu terkait isu EPR yang hingga kini belum bisa diterapkan di Indonesia.

Menurut dia, saat ini EPR di Indonesia masih zero implementasi, karena ekosistem pengelola sampah belum terbentuk. Ekosistem itu mulai dari pemerintah, masyarakat, pemulung, swasta hingga pendaur ulang.

“Pemerintah melihat EPR di luar negeri hanya ujungnya saja. Menagih produsen untuk ngurus sampah, padahal pemerintah abai melaksanakan tugas dan kewajibannya,” kata Rachmat.

Di negara maju seperti Eropa, Swedia, Jerman, Amerika bahkan Jepang, pemerintah menerapkan EPR dengan terlebih dahulu membangun infrastruktur persampahannya, menyediakan transporatasi pengangkutan sampah, mengelola sampahnya untuk dijadikan energi dan masyarakatnya diedukasi untuk disiplin membuang sampah pada tempatnya.

Dalam UU No 18 Tahun 2008 Pasal 15 diatur mengenai kewajiban produsen. Pasal tersebut berbunyi: “Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksi yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.“ Pengelolaan oleh produsen tersebut dikenal sebagai Extended Producer Responsibility (EPR).

Lindhqvist, 2006 juga menyebutkan Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen secara berkelanjutan adalah prinsip kebijakan perlindungan lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan yang berasal dari siklus hidup produk dengan memperluas tanggung jawab produsen atas siklus hidup produknya dengan penarikan kembali dan pemusnahan akhir dari sisa produk tersebut pasca penjualan.

“Peraturan sih sudah ada, misalnya orang buang sampah sembarangan didenda 500 ribu, hukuman kurungan 3 bulan, atau pabrik mencemari, tapi apakah hukumannya ditegakan?” ucap Rachmat

Rachmat menyatakan, waste management di Indonesia belum ada, tapi pemerintahnya menuntut komitmen swasta melaksanakan EPR. Padahal benang kusut persampahan ini harus diurai dari waste management, dimana harus ada alokasi dana dari APBN yang cukup untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pengelolaan sampah, membayar SDM, memonitor waste management dan menegakan hukum.

Kementerian yang ditugaskan mengelola persampahan seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus diberi budget yang cukup. Tapi bisa jadi budget yang diberikan hanya cukup untuk operasional kantornya dan gaji pegawai. Kalau tidak cukup harusnya ngomong, tidak diam saja. Jangan kemudian ketika anggaran tidak cukup, terus mereka tembakin pengusaha dengan peraturan yang dibuat semaunya sendiri.

“Menurut saya itu keblinger kalau pemerintah menagih kewajiban produsen, sementara kewajibannya belum dipenuhi. Karena di Undang-undang persampahan diatur juga tanggung jawab individu, masyarakat, dan pemerintah. Kalau produsen yang ditodong begitu bisa-bisa investasi lari keluar negeri,” kata dia.

Pemerintah seharusnya bertindak keras kepada pabrik yang mencemari dan sistem produksinya nyampah. Mengedukasi warga disiplin buang sampah pada tempatnya, menyediakan infrastruktur TPST, lalu tagih produsennya untuk jalankan EPR.

“Kalau tak bisa kelola EPR, produsen wajib bayar tax atau pajak yang hasil pajaknya itu dipakai untuk mengelola sampah itu menjadi produk daur ulang,” katanya.

Barang konsumsi itu adalah konsekuensi dari kehidupan dan pertumbuhan manusia. Jika produk konsumsi itu menghasilkan sampah, jangan bunuh produk konsumsinya, tapi kelola sampahnya.

“Sampah hanya akibat dari produksi, masalahnya kita lalai dari tugas dan tanggung jawab kita terhadap sampah,” kata dia.

Penulis: Eni Saeni