Adupi, Jakarta
– Tumpukan bijih plastik tersimpan berkarung-karung di salah satu pabrik pengolahan bijih plastik di kota Solo. “Banyak pabrik plastik tutup, sehingga mereka menunda pembelian bahan baku,” kata Jhon Shandi Agung, founder CV Bunga Bakung kepada Adupi.org.

Menurut dia, pandemi virus corona ini sangat terdampak pada semua industri, tak terkecuali industri daur ulang dan ekosistemnya, seperti pemulung, pelapak dan bank sampah. Sekitar 50 persen pabrik daur ulang di kota Solo tutup.

“Barang jadi nggak laku, kondisi pasar sepi. Kalau pun dijual, harganya terlalu murah, pemulung juga males kirim barang,” kata Jhon.

Ia mencontohkan plastik jenis PE kotor sebelumnya dihargai Rp3500 per kilogram, sekarang terjun bebas di kisarann Rp1500 – Rp2000 per kg. Dulu keresek hitam harganya Rp2500 per kg, sekarang dibawah Rp1000/kg.

“Pemulung nggak mau nyari. Sekarang saja pembelian dari pemulung turun antara 70-80 persen. Kalau pemulus nggak mau nyari sampah, imbasnya nanti sampah numpuk,” ujarnya.

Jhon bersyukur, hingga kini pabriknya masih jalan dan ia masih mempekerjakan karyawannya, meskipun ada penurunan kapasitas produksi. Itupun ia hanya menghabiskan stok bahan baku yang hanya sampai satu bulan ini.

“Kalau stoknya habis, susah jawabnya,” kata Jhon yang memiliki 70 karyawan ini sangat berharap pandemi covid-19 segera hilang dari Bumi Pertiwi.

Beruntung di Kota Solo tidak ada Perda Pelarangan plastik sekali pakai atau Single Use Plastic (SUP) seperti daerah lainnya. Ia justru bingung, kenapa daerah lain keluarkan Perda pelarangan plastik keresek, padahal keresek bisa didaur ulang. Ada nilai ekonomi pada sampah keresek bagi ekosistem daur ulang, termasuk pemulung.

“Ada uang bertebaran di keresek, sehingga pemulung memungutnya dan industri membelinya. Kalau pemerintah memberikan dukungan terhadap ekosistem daur ulang, persoalan sampah di Indonesia bersih,” ucap Jhon.

Namun sayang, kata dia, pemerintah sama sekali tak peduli. Bahkan kewajiban untuk menyediakan infrastruktur persampahan atau melibatkan pihak ketiga mengurus manajemen persampahan sesuai UU No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah hanya terwujud di atas kertas.

Sekjen Adupi Wahyudi Sulistya membenarkan bahwa pemerintah harus melibatkan produsen atau pihak lain dalam mengelola manajemen persampahan. Pemerintah tak bisa jalan sendirian, tapi memerlukan berbagai pihak untuk berkolaborasi atasi persoalan sampah.

“Persoalaan sampah di Indonesia nggak akan selesai kalau kita abai dalam menjalankan regulasinya,” ujar Wahyudi.

Penulis: Eni Saeni